Home > REPORT > Betulkah Pemerintah Kecolongan? Soal Motor Masuk Jalan Tol PP 44/2009

Betulkah Pemerintah Kecolongan? Soal Motor Masuk Jalan Tol PP 44/2009


Betulkah Pemerintah Indonesia kecolongan?
Ini sebuah masalah baru soal PP 44/2009 antara pro dan kontra. Lebih jauh silahkan saja simak tulisan wartawan Kompas yang dimuat di harian Kompas Rabu  1 Juli 2009.

spd-mtr-tol kbri 1

JALUR MOTOR DI JALAN TOL
Menggugat PP Nomor 44 Tahun 2009

Rabu, 1 Juli 2009
Ditulis oleh: Haryo Damardono dan Stefanus Osa

”Kita kecolongan,” ujar Heru Sutomo, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gadjah Mada. Dia kecewa. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni 2009 membolehkan sepeda motor lewat tol bila ada jalur tol khusus.

Sebelumnya, PP No 44/ 2009 tentang Perubahan PP No 15/2005 soal Jalan Tol dikira sekadar regulasi agar motor dapat lewat Jembatan Suramadu.

Namun, ternyata, PP No 44/ 2009 sudah mengatur agak detail soal jalur khusus untuk motor di jalan tol. Pasal 38 Ayat 1a PP itu berbunyi, ”Jalan tol dapat dilengkapi jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih”.

Apakah Jembatan Suramadu yang memicu terbitnya PP No 44? Pada bagian ”menimbang” aturan tersebut antara lain disebutkan, ”…sepeda motor merupakan moda transportasi dengan populasi cukup besar sehingga perlu kemudahan dalam penggunaan jalan tol dengan memperhitungkan faktor keselamatan dan keamanan”.

Timbul pertanyaan, apa dasar PP itu? Suramadu? Atau, menyiasati besarnya populasi motor? Ketua Prasarana dan Angkutan Organda, Rudy Thehamihardja, bereaksi keras, ”Saya duga, PP No 44 hasil lobi industri motor”.

”Saya tak tahu bila ada lobi,” kata Gunadi Sindhuwinata, Presiden Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Positifnya, dia juga tak setuju motor ada di tol.

Kata ”dapat” di pasal 38 ayat 1a artinya tidak otomatis seluruh tol boleh dilintasi motor. ”Tentu dievaluasi tiap permohonan jalur khusus motor di tol. Akan dilihat apakah layak dilintasi motor dengan jarak jauh,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kamis (25/6).

Harga mati menolak motor di tol ditegaskan Djoko Setijowarno dari Unika Soegijapranata, Semarang. Dulu, Jembatan Rajamandala (ruas Padalarang-Cianjur) juga boleh dilalui motor, tanpa mengubah PP sehingga ditutup peluang bagi motor untuk tak lewat ruas tol lain. Singkatnya, buat apa ada PP No 44?

Tidak tunduk hukum

MOTOR MASUK TOLDitegaskan Gunadi, pengendara motor cenderung tidak tunduk hukum. ”Kampanye menyalakan lampu bagi motor di siang hari tidak serius dijalankan,” ujarnya.

Kecepatan maksimal motor idealnya tidak lebih dari 60 kilometer per jam. Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, bila Anda ”lari” 60 km per jam, mayoritas motor menyalip.

Apa juga dijamin kontrol kecepatan motor di tol? Saat jarak jelajah ideal motor 30 km, mampukah pula motor dihentikan bila ada jalur khusus ke Bandung (150 km), atau Bogor (45 km)?

Fransiskus Trisbiantara, pakar transportasi Universitas Trisaksi, mengingatkan, di Jakarta saja, setiap bulan, 105 jiwa melayang akibat kecelakaan motor. Berapa orang lagi harus tewas sia-sia?

Andai perilaku bersepeda motor tidak dibenahi, tetapi tetap dibangun jalur khusus motor, Trisbiantara menegaskan akan adanya ”kematian” kota.

Kematian transportasi massal juga diprediksi banyak pengamat akibat kalah bersaing dengan motor. Ironisnya, kematian itu buah kebijakan pemerintah yang keliru, yang memberi ruang bagi motor, bukannya membatasi.

Akan tetapi, tak ada yang lebih ditakuti Trisbiantara dari ”premanisme bermotor”.

Coba kita amati bersama di jalanan. Walaupun ada polisi, kini puluhan motor, tanpa rasa bersalah, menerobos lampu merah atau melaju di jalur berlawanan. ”Butuh satu hingga dua generasi untuk menertibkan mental agar tak melanggar hukum,” ujar Trisbiantara.

TRANSPORTASI
Jalur Motor di Jalan Tol Tak Memecahkan Masalah
Rabu, 1 Juli 2009

Jakarta, Kompas – Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Kusbiantoro, menegaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 yang mengatur pengadaan jalur khusus sepeda motor di jalan tol adalah sikap reaktif dan parsial dari pemerintah.

”Transportasi massal harus dijadikan pemecahan sebab mengandalkan motor sangat tidak layak, mulai dari boros ruang jalan hingga kecelakaan jiwa,” kata Kusbiantoro, Selasa (30/6), dihubungi di Universitas Groningen, Belanda.

Kusbiantoro menambahkan, ruang di jalan tol terlalu ”mewah” untuk sepeda motor. Selain itu, karena ruang jalan terbatas, seharusnya digunakan untuk angkutan umum, bukan sepeda motor.

Pengamat transportasi dari Universitas Trisakti, Trisbiantara, menegaskan, bukan hanya ruang jalan yang diokupasi sepeda motor, tetapi juga trotoar. ”Trotoar, yang dulu habis oleh pedagang kaki lima, nantinya oleh sepeda motor,” ujarnya.

Trisbiantara mengatakan, motor itu ibaratnya mesin berjalan tanpa pelindung sehingga idealnya dijalankan dengan kecepatan rendah. ”Di Indonesia, tol disalahartikan jadi jalan bebas hambatan, high speed. Motor pun dipacu sehingga berpotensi menimbulkan kematian jika terjadi kecelakaan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Suroyo Alimoeso mengatakan, pemerintah akan terus membangun transportasi massal. ”Transportasi massal yang dibangun pemerintah lebih berbasis jalan raya dan jalur rel,” ujarnya.

Asumsinya, kata Suroyo, begitu transportasi massal selesai, masyarakat akan tertarik. ”Persoalannya, ada gengsi harus naik mobil atau motor,” katanya.

Di China dan India, dijelaskan Suroyo, masyarakat juga membeli kendaraan, tetapi hanya dipakai pada hari libur. Pada hari kerja mereka mengandalkan transportasi massal. ”Secara umum, tak banyak terlihat motor di jalan-jalan,” kata Suroyo.

Akan tetapi, Trisbiantara menyangkal pendapat Dirjen Perhubungan Darat. ”Mana mungkin transportasi massal terbangun apabila sepeda motor boleh dilewatkan jalan tol. Saya jadi bingung, apa sih arah pembangunan transportasi yang dimaui pemerintah?” ujarnya.

Meski mempersilakan dibangun jalur khusus sepeda motor di jalan tol, Dirjen Perhubungan Darat pun mengaku prihatin dengan perilaku pengendara motor. ”Di Thamrin, kami bikin garis batas motor, tetapi mereka malah lewat jalur cepat,” kata Suroyo. (RYO)

Categories: REPORT
  1. July 2, 2009 at 11:22 am

    Peraturannya harus keras om … kan kalo hukumnya jelas dan apalagi nih polisinya gak memble, aturan masuk tol pun sebenarnya sah2 saja. Sebenarnya bukan dari bikersnya … tapi dari sononya udah amburadul manajemen dan penerapan hukumnya. Menurut saya loh😀

  2. 4dw4rds
    July 2, 2009 at 2:34 pm

    serem jg klo motor lewat tol, trus jalur nya hanya satu ruas yg dibatesin beton, bisa kecelakaan beruntun klo ada yg ngerem mendadak.. smg klo betul boleh ya dibuat jaluar yg aman.

    klo bikin moda transport umum kyk monorail kyknya berat ya.. & lamaaa…

  3. edy dargo
    July 2, 2009 at 2:37 pm

    sebetulnya perlu di detail bhw pp tsb dikhususkan utk suromadu dg kata lain jembatan penghubung antar pulau, wajar motor banyak penggunannya dan ada jalur khusus. peraturan kalang kabut akan bikin pusing aja

  4. ayam
    July 2, 2009 at 3:59 pm

    mending benahin dulu jalan2 yg lobang, perbaiki transportasi massal, jalan toll dipake mobil aja masih macet gmn ditambah motor…sama aja mindahin kemacetan ke dlm toll
    perbaiki dulu system pengambilan SIM berjenjang berdasarkan CC motor…jadi yg blm jago bawa jgn asal bawa CC gede kalo blm siap.

    mental bangsa kita blm siap…2 generasi lagi baru bisa dng syarat ada aturan tegas dan kepastian hukum dari pemerintah.

    kalo system pengambilan SIM udah ditest kaya video di bawah dan lulus baru bole masuk toll

    hxxp://www.youtube.com/watch?v=h4ZdwUoyb90

    kalo udah cago kaya video itu baru deh bole masuk toll

  5. s13ky
    July 8, 2009 at 7:49 am

    Motor di jalan tol kok rasanya seperti semakin mendekatkan pengendara motor dengan kematian ya? Nggak bisa dipungkiri lagi kalo pengendara motor di Jakarta rata-rata bermental pembalap ngawur. Mereka doyan ngebut di jalan-jalan kecil jadi nggak kebayang gimana jadinya kalau mereka diperbolehkan masuk jalan tol.
    Mungkin awalnya mereka akan patuh di jalur khusus tapi lama-lama, bisa-bisa mereka pengen nyoba gimana rasanya ngebut di jalur paling kanan hahahahahaha…

  6. yanto tea
    July 25, 2009 at 10:20 am

    yah . sekarang kan gregetnya KB (keluarga berencana ) sudah nggak ngetrend lagi jadi apa salahnya . kalo mengurangi penduduk dengan cara sepeda motor masuk tol kan lebih praktis pemerintah tidak usah cape-cape mengeluarkan program dan biaya kalo koment Aulia Bigwantara Kan koment orang keren dan berpendidikan juga peneliti kayaknya kalo aku melihatnya aja sepet . tidak tahu apa yang ingin diperbuat pemerintah RI untuk negri ini dah lah makin bingung . jadinya ya tak usah terlalu dipikirkan karna ” AIR YANG KELUAR DARI MATA AIR MENGALIR LEWAT MANAPUN TOH AKHIRNYA SAMPAI JUGA KE MUARA ”
    alhasil mau banyak kecelakaan maupun tidak toh akrirnya manusia mati juga apapun penyebabnya Sooooooooorrrrrrrr yyyyyyyy ah :

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: